ETIKA DISKURSUS BAGI MASYARAKAT MULTIKULTURAL:
Oleh:
Supartiningsih[1]
Pembuka Wacana
Dewasa ini,
pembicaraan mengenai hidup bersama pada masyarakat yang multikultural menjadi
topik yang tak kunjung selesai dibahas. Banyak pandangan yang ditawarkan untuk
memberi rambu-rambu bagaimana hidup bersama harus ditata. Tentu munculnya
berbagai pandangan itu tak dapat dilepaskan dari latarbelakang dan pengalaman
subjektif yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, ada hal yang biasa muncul,
yakni tawar-menawar, kompromi, konsensus; bahkan juga konflik, dominasi dan
pemaksaan.
Heterogenitas
masyarakat multikultural seringkali menyangkut perbedaan mengenai apa yang
dipandang sebagai “hidup baik”. Etika yang berlaku internal dalam satu kelompok
belum tentu saling sesuai dengan kelompok lain. Persoalan multikulturalisme
terletak pada mencari dasar yang bisa menjadi alas berdirinya kepentingan umum.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana klaim kepentingan umum itu
dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat modern demikian massif dan kompleks
sehingga sulit memikirkan ide mengenai ‘masyarakat’ sebagai satu keseluruhan.
Kritik metanaratif yang digulirkan oleh kalangan postmodernis semakin membuat
status ontologis dari kepentingan umum makin meragukan.
Dalam masyarakat
multikultural, setiap kelompok memiliki adat kebiasaan, cita-cita dan
nilai-nilai hidup yang berbeda. Yang sering terjadi adalah bahwa setiap
kelompok cenderung menganggap kelompoknya berhak atas klaim kebenaran absolut.
Paradigma “orang kita-orang asing” merupakan satu hal yang sering muncul ke
permukaan. Implikasi lebih lanjut dari paradigma berpikir yang seperti ini
adalah munculnya sejumlah pelabelan-pelabelan terhadap kelompok yang mengarah
pada pembentukan stereotip yang cenderung negatif. Akibatnya muncul prasangka,
intoleransi dan diskriminasi (Charris Zubair, 2005). Hal semacam ini juga biasa
muncul dalam masyarakat Indonesia
Salah seorang tokoh
yang menaruh perhatian besar pada problem masyarakat multikultural adalah
Jürgen Habermas. Melalui komunikasi, Habermas mengembangkan konsep rasionalitas
kehidupan bersama. Karya Monumentalnya berjudul The Theory of Communicative Action (1984 dan 1987) yang terbit
dalam dua jilid cukup memberi gambaran bahwa Habermas sangat berkompeten dalam
hal berkomunikasi. Dialog rasional adalah salah satu basis paling penting untuk
mewujudkan kehidupan bersama secara damai antar manusia dengan segala keragaman
latarbelakangnya. Semua ini tergambar dalam konsepnya tentang etika diskursus.
Dalam pandangan
Habermas, dapat tidaknya suatu norma diberlakukan secara universal ditentukan
dalam sebuah diskursus yang melibatkan semua pihak yang terkait. Habermas yakin
bahwa diskursus dapat membongkar tembok-tembok etnosentrisme dan memperluas
horizon solidaritas sampai pada nilai-nilai universal kemanusiaan. Diskursus mengandaikan sikap bebas pamrih dan
tidak bertolak dari suatu pandangan yang sudah menjadi harga mati.
Sekedar
Bingkai Teoritis
Memahami Teori Kritis Jürgen Habermas,
terlebih dahulu yang perlu diperhatikan adalah latar belakang historis dan
teoritis yang mempengaruhi pemikiran Habermas.
Habermas merupakan
pewaris tradisi Teori Kritis Masyarakat yang tergabung dalam Mazhab Frankfurt.
Teori Kritis bermaksud untuk membebaskan manusia dari pemanipulasian para
teknokrat modern. Ciri khasnya adalah Teori Kritis bertolak dari ilham dasar
Karl Marx, tetapi sekaligus melampaui dan meninggalkannya, dengan cara
memunculkan yang baru dan kreatif (Sindhunata, 1983: xiii). Sebagai pewaris
cita-cita Karl Marx, Teori Kritis memiliki karakter yang berbeda dengan
pemikiran filsafat tradisional. Hal yang menonjol dalam filsafat tradisional
adalah corak pemikirannya yang kontemplatif, jauh dari kehidupan masyarakat.
Sebaliknya, Teori Kritis justru berupaya untuk menjadi teori yang
emansipatoris, yaitu mengembalikan kemerdekaan dan masa depan manusia. Teori Kritis tidak cukup sekedar menjelaskan,
mempertimbangkan maupun mengatur; namun lebih dari itu, Teori Kritis berusaha
untuk mengubah (Magnis Suseno, 1992: 162).
Sejauh aliran
ini dimengerti sebagai arus
pemikiran yang sama, sebutan “Mazhab
Frankfurt” hanya dialamatkan pada
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Lowenthal dan Pollock. Di antara lima orang ini , hanya pada Adorno,
Horkheimer dan Marcuse, para komentator menyebutnya “Generasi Pertama Teori
Kritis”. Sementara pada Jürgen Habermas, para komentator menyebutnya “Generasi
Kedua Teori Kritis” (Bottomore, 1984: 182). Teori Kritis secara khusus
dipengaruhi oleh Hegel, Marx dan Freud. Karena pengaruh Marx yang paling
dominan, maka Mazhab Frankfurt sering
ditunjuk sebagai “Neo-marxisme” (Bertens, 1983: 178).
Salah satu
projek besar yang menyita perhatian dan pemikiran Habermas adalah upaya untuk
menemukan komponen-komponen suatu program penelitian perkembangan masyarakat
yang relevan bagi masa depan. Hal ini bukan merupakan barang baru dalam
konstelasi pemikiran Jerman, baik di bidang filsafat maupun ilmu-ilmu sosial.
Kecenderungan semacam ini bahkan sudah tampak sejak Hegel. Jane Braaten
mengungkapkannya sebagai berikut.
German philosophy and social science has long
been most interested in locating the telos or aim of human society.
Since Hegel’s powerful argument that we are shaped by society, as well as
shapers of society, it has been thought by Hegelians that reason itself is
something that evolves, and that as it evolves, the ground rules of society
change as well. The telos of human society is to be discovered by
sifting through the patterns in our choices that reveal the character and
direction of development, of human reason (Braaten, 1991: 3).
Di
antara sekian banyak jasa Jürgen Habermas bagi filsafat sosial yang paling
menonjol dan patut mendapat apresiasi yang tinggi adalah usahanya yang serius
untuk menggali kompetensi komunikasi manusia. Karya Habermas “The Theory of Communicative Action“
bahkan oleh para komentator dianggap sebagai magnum opusnya. Melalui
komunikasi, Habermas mengembangkan konsep rasionalitas kehidupan bersama. Dialog
rasional adalah salah satu basis paling penting untuk mewujudkan kehidupan
bersama secara damai antar manusia dengan segala keragaman latarbelakangnya.
Kehidupan bersama masyarakat dengan segala keragamannya sangat ditentukan oleh
apa yang terjadi dalam ruang publik.
Konsep ruang
publik (public sphere) awalnya
digagas oleh Jürgen Habermas. Kata “ruang publik” (public sphere) di sini merupakan istilah teknis yang khas Habermas,
dan sudah barang tentu berbeda pengertiannya dengan penggunaan dalam bahasa
sehari-hari. Habermas mengartikan ruang publik sebagai tempat yang di dalamnya
perbedaan keyakinan dan pendapat dapat ditampung dan dibicarakan secara bebas.
Dalam ruang publik, orang bisa bertemu, mempermasalahkan kepentingan bersama
tanpa kekerasan dan paksaan, tanpa mengesampingkan seorang pun. Pemikiran
Habermas tentang ruang publik secara lengkap dapat ditemukan dalam karyanya The Structural Transformation of the Public
Sphere: An Inquiry into a Category of Borgeois Society yang terbit pertama
kali dalam bahasa Jerman pada tahun 1962. Di buku ini
Habermas menuliskan bahwa dalam bentuknya yang ideal, ruang publik (public sphere) “...is made up of private people
gathered together as a public and articulating the needs of society with the
state” (Habermas, 1989: 176). Dalam buku tersebut, ruang publik yang muncul
sekitar awal abad ke-18 digambarkan sebagai jembatan yang menghubungkan
kepentingan pribadi dari individu-individu dalam kehidupan keluarga dengan
tuntutan serta kepentingan kehidupan sosial dan publik yang muncul dalam
konteks kekuasaan negara.
Dalam konteks kekinian, Habermas berupaya
menawarkan untuk menghidupkan kembali ruang publik dengan cara memulai proses
komunikasi publik yang kritis melalui organisasi-organisasi yang menjalankan
fungsi komunikasi publik itu. Di sini ruang publik merupakan ‘asas demokrasi’,
karena hanya dengannya melalui penalaran yang hadir, pendapat-pendapat pribadi
dapat berubah menjadi ‘opinion publique’
(pendapat umum). Ruang publik bukan hanya dapat mencairkan berbagai perbedaan
tapi juga mampu menciptakan budaya egaliter dan partisipasi setiap orang.
Dalam ruang publik semacam ini, masyarakat yang
multikultural dapat membangun suatu pola interaksi yang saling menghargai.
Multikulturalisme secara etimologis marak
digunakan pada tahun 1950-an di Kanada. Menurut Longer Oxford Dictionary
istilah "multiculturalism" merupakan deviasi dari kata
"multicultural" Kamus ini menyitir kalimat dari surat
kabar Kanada, Montreal Times yang menggambarkan masyarakat Montreal
Multikulturalisme berarti sikap normatif tertentu untuk mengakui
fakta keragaman dalam masyarakat (Juliawan, 2004:35). Persoalan multikulturalisme terletak pada mencari
dasar yang bisa menjadi alas berdirinya kepentingan umum. Di sini terjadi
konvergensi persoalan antara multikulturalisme dan ruang publik.
Sebagai sebuah ide
atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada
dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam
kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan
berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan
Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar-manusia dalam
berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang
penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia (Suparlan, dalam
www.scripps.ohiou. edu/news/cmdd/artikel).
Dalam masyarakat
yang multikultural semacam ini, Habermas memandang pentingnya etika diskursus. Menurut Habermas, dapat
tidaknya suatu norma diberlakukan secara universal ditentukan dalam sebuah
diskursus yang melibatkan semua pihak yang terkait.
Jürgen Habermas' theory of discourse ethics
contains two distinctive characteristics: (i) it puts forth as its fundamental
tenet a prerequisite of participation in argumentation for testing the validity
of a norm and (ii) it transforms the individual nature of Kant's categorical
imperative into a collective imperative by reformulating it to ensure the
expression of a general will and by elevating it to a rule of argumentation. The
proceduralism of the first characteristic sets Habermas' discourse ethics apart
from the moral theory of John Rawls. The second characteristic differentiates
it from Kantian moral theory and, again, from Rawls' theory of justice (Hoenisch dalam www.criticism.com/philosophy/habermas-ethics.html)
Merujuk pada tulisan Habermas yang
berjudul Moral Consciousness and
Communicative Action, Franz Magnis-Suseno menegaskan sebagai berikut.
Dengan demikian, prinsip diskursus menyatakan bahwa hanya norma-norma tindakan yang
dapat disetujui oleh semua yang bersangkutan, sebagai partisipan dalam diskursus-diskursus rasional boleh
dianggap sah. Tentu diskursus itu
mengandaikan bahwa semua peserta sejak semula bersedia untuk mencari apa yang
secara objektif adil dan bukan apa yang menguntungkan mereka masing-masing
(Magnis-Suseno, 2004: 11).
Terkait dengan
pemahaman tentang multikulturalisme, B. Hari Juliawan (2004: 35-36) melihat ada
tiga jenis rezim multikulturalisme. Pertama, rezim multikulturalisme yang
menganut strategi asimilasi. Jenis rezim ini berupaya untuk menjadikan
keberagaman yang ada di masyarakat, lebur menjadi satu entitas. Biasanya yang
diadopsi adalah yang mayoritas. Bagi rezim ini, perbedaan hanyalah fenomena
superfisial. Tujuan akhirnya adalah menghapus multikulturalisme itu sendiri.
Jenis rezim kedua adalah rezim komunitarian. Rezim ini berkebalikan dengan yang
pertama. Komunitarian percaya bahwa setiap individu atau kelompok bangsa
mempunyai adat kebiasaan, cita-cita dan nilai hidup yang berbeda dan tak
mungkin disatukan. Karena itu ia harus diberi kelonggaran untuk mempraktekkan
dan mewujudkan cita-cita hidupnya. Rezim ketiga berusaha mencari keseimbangan
di antara keduanya. Pencarian keseimbangan itu dipandu oleh philosophical primacy yang dianut oleh
suatu rezim multikultural.
Jenis rezim
multikulturalisme yang ketiga inilah agaknya yang selaras dengan pemikiran
Habermas tentang etika diskursus. Melalui diskursus, di
satu sisi Habermas hendak memberi “wawasan solidaritas sosial” kepada individualisme;
dan di sisi lain ia ingin memberi “wawasan kosmoplitan” kepada kolektivisme.
… orang yang berkomunikasi untuk saling
pemahaman akan respek terhadap partner-nya
sebagai suatu “aku” yang lain. Namun komunikasi itu sendiri sudah
mengantisipasi suatu “kita”, sehingga dalam komunikasi intersubjektif, “aku”
dan “kita” itu setara, karena keduanya memiliki asal-usul yang sama (gleichurspruenglich), yakni komunikasi
itu sendiri (Hardiman, 2004: 21).
Habermas yakin bahwa diskursus dapat membongkar tembok-tembok
etnosentrisme dan memperluas horizon solidaritas sampai pada nilai-nilai
universal kemanusiaan.
Pengertian Masyarakat
Multikultural
Penggunaan istilah
multikulturalisme secara etimologis mulai marak digunakan sekitar tahun 1950-an
di Kanada. Dalam Longer Oxford Dictionary
istilah “multiculturalism” merupakan
deviasi dari kata “multicultural” (el-Ma'hady, dalam artikel.us/muhaemin6-04.html). Ungkapan dalam surat kabar Kanada, Montreal Times, dirujuk ketika
menggambarkan masyarakat Montreal
Parsudi Suparlan
(2002: 1) dalam penelusuran terminologisnya terhadap Brian Fay (1996), Jary and
Jary (1991) serta C.W. Watson (2000), mengartikan multikulturalisme sebagai
sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan
baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme
ini. Suatu masyarakat dilihat sebagai hal yang mempunyai sebuah kebudayaan yang
berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di
dalam mosaik itu tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang
lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar.
Alo Liliweri (2005:
68-69) melihat multikulturalisme sebagai kondisi kemajemukkan kebudayaan
(pluralisme budaya) dari suatu masyarakat. Kondisi ini diasumsikan dapat
membentuk sikap toleransi. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme bisa
dikatakan sebagai gagasan bertukar pengetahuan dan keyakinan yang dilakukan
melalui pertukaran kebudayaan atau perilaku budaya setiap hari. Ini berarti,
daripada seseorang hidup dalam “tempurung” kebudayaannya sendiri; maka akn
lebih baik kalau ia mempelajari kebudayaan orang lain. Melalui ideologi
multikulturalisme, manusia diajak untuk menerima standar umum kebudayaan yang
dapat membimbing kehidupan dalam sebuah masyarakat yang majemuk.
Merujuk pernyataan
Inglis, Mathias Koenig membedakan multikulturalisme dalam tiga pengertian,
yakni secara demografis-deskriptif, ideologis-normatif, dan programatis
politis.
The term “multiculturalism”, as it used in
public debate, comprises mainly three different meaning. In its
demographic-descriptive meaning it refers to the fact of cultural or ethnic
diversity, in its ideological-normative sense it applies to philosophical
arguments underlining the legitimacy of claims to the recognition of particular
identity grours, and in its programmatic-political sense it pertains to
policies designed to respond to the problems posed by diversity (Koenig, dalam
www.unesco.org/In2pol2.htm)
Prasangka dan konflik dalam masyarakat multikultural
Dalam
masyarakat multikultural, setiap kelompok memiliki adat kebiasaan, cita-cita
dan nilai-nilai hidup yang berbeda. Yang sering terjadi adalah bahwa setiap
kelompok cenderung menganggap kelompoknya berhak atas klaim kebenaran absolut. Paradigma “orang kita-orang asing” merupakan satu hal yang sering
muncul ke permukaan. Implikasi lebih lanjut dari paradigma berpikir yang
seperti ini adalah munculnya sejumlah pelabelan-pelabelan terhadap kelompok
yang mengarah pada pembentukan stereotip yang cenderung negatif. Akibatnya
muncul prasangka, intoleransi dan diskriminasi (Charris Zubair, 2005).
1. Prasangka
Definisi klasik “prasangka” pertama kali
diperkenalkan oleh Gordon Alport dalam bukunya “The Nature of Prejudice” (1954). Istilah ini berasal dari kata praejudicium yang berarti pernyataan
atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang
dangkal terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu. Sementara Johnson
(1986) berpendapat bahwa prasangka adalah sikap positif maupun negative
berdasarkan keyakinan stereoti seseorang tentang anggota dari kelompok
tertentu. Prasangka meliputi keyakinan untuk menggambarkan jenis pembedaan
terhadap orang lain sesuai dengan peringkat nilai yang diberikan oleh orang
yang bersangkutan. Jones (1986) melihat prasangka adalah sikap antipati yang
berdasarkan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel.
Prasangka merupakan sikap negative yang diarahkan kepada seseorang atas dasar perbandingan
dengan kelompok sendiri.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat
dikatakan bahwa prasangka mengandung sikap, pikiran, keyakinan, kepercayaan;
dan bukan tindakan. Jadi prasangka tetap ada di pikiran. Kalau mengarah
pada tindakan, lebih-lebih jika dilakukan secara sistematis, maka itu disebut
“diskriminasi”. Ketika prasangka berubah menjadi tindakan nyata, ia berubah
menjadi diskriminasi, yaitu tindakan menyingkirkan status dan peran sekelompok
orang dari hubungan, pergaulan, serta komunikasi antar manusia. Beberapa
bentuknya semisal dengan cara mengurangi peran dan fungsi, memisahkan tempat
tinggal, mengadakan mutasi penduduk dan lain sebagainya.
1.1.Sebab-Sebab Prasangka
Sebab-sebab prasangka bisa berasal dari
sejumlah faktor yang berbeda meskipun semua sama-sama didasarkan pada
generalisasi yang keliru pada perasaan atau pikiran. Johnson (1986)
mengemukakan bahwa prasangka dapat disebabkan oleh empat hal.
- Gambaran
perbedaan antar kelompok
- Nilai-nilai
budaya yang dimiliki oleh kelompok mayoritas sangat mengusai kelompok
minoritas.
- Stereotip
antar etnik
- Kelompok
etnik atau ras yang merasa superior sehingga menjadikan etnik atau ras
lain inferior.
Sementara Zastrow (1989) berpandangan bahwa prasangka bersumber dari
- proyeksi
atau upaya mempertahankan ciri kelompok secara berlebihan
- frustasi,
agresi, kekecewaan yang mengarah pada sikap menentang
- ketidaksamaan
dan kerendahdirian
- kesewenang-wenangan
- alasan
historis
- persaingan
yang tidak sehat dan cenderung menjurus ke eksploitasi
- cara-cara
sosialisasi yang berlebihan
- cara
memandang kelompok lain dengan pandangan sinis.
Gundykunst (1991) yang mengutip pendapat van Dijk, mengatakan bahwa
prasangka bersumber dari timbulnya kesadaran terhadap sasaran prasangka (bisa
etnis, ras dan lainnya), yakni kesadaran bahwa:
- mereka
adalah kelompok lain yang berbeda latar belakang kebudayaan, serta keadaan
mental-kesadaran: “kami” versus “mereka”.
- kelompok
lain tidak mampu beradaptasi
- kelompok
lain selalu terlibat dalam tindakan negative (penganiayaan, kriminalitas
dan sebagainya)
- kehadiran
kelompok lain dapat mengancam stabilitas.
1.2. Bentuk-Bentuk Prasangka
Bentuk-bentuk prasangka secara garis besar
bisa nampak dalam tiga hal, yakni stereotip, jarak sosial dan diskriminasi.
a. Stereotip
Stereotip adalah pemberian sifat tertentu
terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena
ia berasal dari kelompok tertentu. Pemberian ini bisa positif bisa negatif.
Verdeber (1986) berpendapat bahwa stereotip merupakan sikap, bahkan karakter,
yang dimiliki seseorang untuk menilai karakteristik, sifat-sifat negatif atau
positif orang lain, semata-mata berdasarkan keanggotaan orang itu pada kelompok
tertentu.
Johnson (1986) mengemukakan bahwa
stereotip adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasi sifat-sifat
tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh
pengetahuan dan pengalaman bersama. Keyakinan itu bisa membawa seseorang untuk
memperkirakan perbedaan antar kelompok yang mungkin terlalu tinggi atau
sebaliknya terlalu rendah, sebagai ciri khas individu atau kelompok sasaran.
Miles Hewstone dan Rupert Brown (1986)
mengemukakan tiga aspek esensial dari stereotip.
- Acapkali
keberadaan individu dalam suatu kelompok telah dikategorisasi.
Kategorisasi itu selalu teridentifikasi dengan mudah melalui karakter atau
sifat tertentu, misal: perilaku, kebiasaan bertindak, seks dan etnisitas.
- Stereotip
bersumber dari bentuk atau sifat perilaku turun-temurun sehingga
seolah-olah melekat pada semua anggota kelompok.
- Berdasar
asumsi tersebut, individu yang merupakan anggota kelompok diasumsikan
memiliki karakteristik, ciri khas dan kebiasaan bertindak yang sama dengan
kelompok yang digeneralisasi itu.
Hendrij Tajfel (1981) membedakan secara
tegas stereotip individual dan stereotip social. Sebagaimana dipahami bahwa
stereotip merupakan generalisasi yang dilakukan seorang individu dengan menarik
kesimpulan atas karakteristik orang lain dengan ukuran yang luas dan jarak
tertentu, melalui proses kategorisasi yang bersifat kognitif (dalam hal ini berdasarkan
pengalaman individu). Inilah yang disebut sebagai stereotip individu. Sementara
stereotip sosial terjadi tatkala stereotip itu telah menjadi evaluasi terhadap
kelompok tertentu dan telah meluas dan menyebar pada kelopok sosial lainnya.
Dengan demikian stereotip sosial tampak
telah tersistematisasi sedemikian rupa sehingga isi stereotip itu menjadi sikap
yang tertata dengan baik.
b. Jarak Sosial
Seringkali
kehidupan sosial antar sesama manusia selalu ditandai oleh perasaan psikologis,
misalnya seseorang merasa sangat dekat dengan si A, tapi tidak terlalu akrab
dengan si B. Hal ini menggambarkan bahwa hubungan antar manusia seringkali
dipengaruhi oleh perasaan emosi tertentu. Inilah yang disebut jarak sosial
antar personal.
Deaux (1985)
mengemukakan bahwa jarak sosial merupakan aspek lain dari prasangka sosial yang
menunjukkan tingkat penerimaan seseorang terhadap orang lain dalam hubungan
yang terjadi di antara mereka. Doob (1995) lebih lanjut mengemukakan bahwa
jarak sosial merupakan perasaan untuk memisahkan seseorang atau kelompok
tertentu berdasarkan tingkat penerimaan. Secara teoritis Emory Bogardus
mengukur jarak sosial dengan menakar penerimaan seseorang terhadap orang lain
dalam unsur-unsur:
- kesediaan
untuk menikah dengan orang lain
- bergaul
rapat sebagai kawan
- penerimaan
sebagai tetangga
- penerimaan
sebagai rekan seprofesi/jabatan
- penerimaan
sebagai warga negara
- penerimaan
sebagai pengunjung negara.
c. Diskriminasi
Sebagaimana telah
disinggung sebelumnya bahwa diskriminasi adalah satu bentuk prasangka yang
telah diwujudkan dalam tindakan nyata. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan
oleh mereka yang memiliki sikap prasangka sangat kuat akibat tekanan tertentu,
misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan atau hukum.
Prasangka dan diskriminasi merupakan the
vicious cycle (lingkaran setan). Keduanya saling menguatkan: di mana ada
prasangka, di sana
2. Konflik
Hakikat kehidupan
adalah perubahan, dan jika ada yang abadi dalam kehidupan, maka itu adalah
perubahan itu sendiri. Tak pernah ada kehidupan tanpa perubahan. Sementara
dalam perubahan itu sendiri selalu muncul konflik: konflik antara yang akan
diubah, pengubah, dan kebaruan yang lahir dari perubahan itu sendiri. Musa
Asy’arie berpendapat bahwa proses konflik itu akan selalu terjadi dimana pun,
siapa pun dan kapan pun. Konflik merupakan realitas permanen dalam perubahan.
Perubahan adalah realitas permanen dalam kehidupan; dan dialektika adanya
konflik, perubahan dan kehidupan akan bersifat permanen pula (Musa Asy’arie
dalam www.kompas.com/kompas-cetak/0409/03/opini/1246546.htm).
Meskipun demikian, konflik tidak boleh
dibiarkan. Terlebih dalam konteks masyarakat multikultural yang memang sangat
rentan bagi timbulnya konflik. Ketika konflik dibiarkan berkembang menjadi
liar, maka itu akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.
Alo
Liliweri (2005: 249-250) menginventarisir sejumlah pengertian konflik. Apa yang
dimaksud dengan konflik dua di antaranya adalah:
- Bentuk
pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena
perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.
- Hubungan
pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, atau merasa
memiliki, sasaran tertentu namun diliputi pemikiran , perasaan, atau
perbuatan yang tidak sejalan.
Bertolak dari definisi tersebut, Liliweri melihat bahwa dalam setiap
konflik terdapat unsur-unsur berikut:
2.1. Sebab-Sebab Konflik
Ada beberapa kondisi yang memungkinkan
terjadinya konflik. Merujuk dari pendapat Dahrendorf,
Liliweri (2005: 260-261) menyimpulkan ada empat kondisi:
- Tidak ada interaksi. Interaksi mengandalkan
kontak dan komunikasi. Ketka mekanisme ini tidak
ada maka akan terjadi konflik.
- Ada perbedaan posisi dan peran. Perbedaan
akan tajam ketika didalamnya juga
ada hirarkhi relasi. Semakin kaku hirarkhi, maka
makin terbuka kemungkinan konflik.
2.2. Persepsi manusia atas konflik
Kelompok primordialis menganggap bahwa perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika
seperti suku, ras (dan juga agama) merupakan sumber utama lahirnya
benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama.
Kelompok instrumentalis berpandangan bahwa suku, agama dan identitas yang lain dianggap
sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang
lebih besar, baik dalam bentuk materi maupun non materi.
Kelompok konstruktivis, beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku,
sebagaimana yang dibayangkan oleh kaum primordialis. Etnisitas dapat diolah
hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karena itu etnisitas
merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal
dan memperkaya budaya. Dalam konteks multikulturalisme, kelompok ketiga ini
lebih berpeluang untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik.
Pada ranah sosial, Liliweri (2005: 247)
melihat bahwa relasi antara masyarakat dan konflik menampakkan diri pada empat
kategori:
- Masyarakat
tanpa konflik atau masyarakat ideal.
- Masyarakat
dengan konflik laten (tersembunyi)
- Masyarakat
dengan konflik di permukaan
- Masyarakat
dengan konflik terbuka.
Etika
Diskursus Jürgen Habermas
Di antara sekian banyak jasa Jürgen
Habermas bagi
filsafat sosial kiranya jasa
paling menonjol yang patut diperingati secara khusus, yakni perjuangannya yang
tak kenal lelah
untuk menggali potensi komunikasi manusia. Bagi Habermas,
komunikasi bagaikan harta karunyang tak pernah habis digali. Karena itu sampai
usianya yang sudah mulai senja, tak pernah ia berputus asa untuk terus
mencamgkuli lahan komunikasi itu.
(Sindhunata)
Ungkapan yang cukup
menggambarkan sosok Jürgen Habermas itu ditulis Sindhunata untuk mengawali
tulisannya dalam salah satu artikelnya di Majalah BASIS. “Komunikasi” menjadi
satu kata kunci yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai ide brilian tokoh ini
ketika bicara tentang banyak hal. Hans-Georg Gadamer bahkan menjuluki Habermas
sebagai “master komunikasi”. Lebih lanjut, Sindhunata menggambarkan sebagai
berikut.
… Habermas bukan
hanya menuliskan teori komunikasi. Ia menghidupinya. Dalam diri dan
aktivitasnya, teorinya telah menginkorporasikan diri. Sungguh ia adalah seorang
teoritikus komunikasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran teorinya bukan
hanya dalam rasionalitas dan penalaran, tapi juga dengan menuntut dirinya
sendiri untuk siap dan bisa memahami dan mengerti orang lain yang menjadi lawan
bicaranya (Sindhunata, 2004: 49).
Salah
satu pemikiran Habermas yang menonjolkan aspek komunikasi ini adalah konsepnya
tentang etika diskursus. Perlu dipahami bahwa komunikasi di sini bukanlah
semata-mata dipahami sebagai teknik seperti yang terdapat dalam media; tetapi
yang lebih dimaksud Habermas dengan komunikasi di sini adalah sesuatu yang
demikian khas dan secara dasariah melekat pada masyarakat. Karena itu, tanpa
komunikasi masyarakat tak akan pernah ada. Dalam konteks ini, etika diskursus
dipandang sebagai cara yang komunikatif untuk menentukan patokan-patokan moral
bagi kehidupan bersama masyarakat yang plural (baca: multikultural). Pada
karyanya “Moral Consciousness and
Communicative Action, Habermas menegaskan bahwa etika diskursus bukanlah
sebuah pendasaran etika seperti yang biasa ditemui dalam wacana etika
tradisional pada umumnya. Etika diskursus tidak menjawab pertanyaan mengapa orang harus bertindak moral.
Etika diskursus tidak menghasilkan jawaban siap pakai atas
pertanyaan-pertanyaan moral. Etika diskursus lebih merupakan metode untuk memastikan
kembali arti norma-norma moral yang dipertanyakan (Magnis-Suseno, 2004: 10).
Pada
periode modern, putusan moral cukup dikembalikan pada suara hati dan
rasionalitas universal (Kantianisme), atau bisa juga dikembalikan pada
rasionalitas kemanfaatan umum (Utilitarianisme). Semua itu dapat dipertimbangkan secara apriori dan ditangani oleh subjek
sendiri. Namun dalam pemikiran Habermas, pertimbangan moral perlu melibatkan
unsur-unsur empiris lainnya yang muncul melalui diskusi rasional. Diskusi
rasional ini dimaksudkan Habermas sebagai upaya diagnosa dalam membongkar
sebab-sebab kemacetan sosial.
Dimensi
etis yang termuat dalam pemikiran ini bukan mewujud dalam norma-norma yang
menjadi absolut, sebagaimana dimengerti dalam pemahaman etika tradisional. Dimensi
etis di sini lebih dihasilkan dalam gerak sosial yang bersama-sama menentukan
nilai-nilai mana yang patut diterima masyarakat. Menentukan nilai tersebut
melalui apa yang disebut diskursus rasional, yakni satu diskursus dengan
kaidah-kaidah validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Terbentuknya
nilai-nilai baru dalam diskursus akan mengarah pada terbentuknya dunia baru,
yang objektif, dan merupakan dunia kehidupan yang dihayati bersama.
Memahami
etika diskursus Habermas tidak sepenuhnya dapat ditangkap tanpa memahami
hubungannya dengan konsep etika Immanuel Kant.
Habermas situates the moral point of view
within the communication framework of community of selves. He moves Kant’
categorical imperative beyond its ‘monological’ reflection by demanding that we
emphatically take into consideration the viewpoints of all who would be
affected by the adoption of a certain moral action or normative claim (Cavalier
dalam caae.phil.cmu.edu/Cavalier/Forum/meta/background/HaberIntro.html).
Prinsip
penguniversalisasian Kant dijadikan Habermas sebagai titik tolak dalam konsep
etika diskursusnya. Menurut Kant, tugas etika bukan untuk menetapkan sederetan
norma moral, melainkan untuk memeriksa pertimbangan-pertimbangan moral yang
nyata-nyata dilakukan oleh masyarakat, apakah secara moral memadai atau tidak
(Magnis-Suseno, 2004:11). Yang menjadi tolok ukur sebuah pertimbangan moral
diterima adalah apakah pertimbangan itu dapat dikehendaki untuk berlaku
universal. Di sini tampak bahwa tolok ukurnya bersifat murni-formal. Di sini
tidak ditetapkan “tindakan apa” yang bermoral, tetapi “mana syarat keberlakuan”
sebuah pertimbangan moral. Hanya sebuah norma yang saya sadari berlaku di mana pun dan kapan pun, boleh saya anggap
memadai secara moral.
Meskipun Habermas
bertolak dari pandangan Kant, ia menyangkal bahwa kesadaran saya dapat menjadi kriteria keberlakuan
universal sebuah norma. Bagi Habermas, apakah sebuah norma dapat diberlakukan
secara universal “hanya dapat dipastikan dalam sebuah diskursus” yang semua
pihak yang bersangkutan terlibat. Dan inilah inti etika diskursus.
Karakteristik etika
diskursus
Antje Gimmler
berpendapat bahwa etika diskursus Habermas menampakkan tiga karakteristik,
yakni kognitivisme, nilai adil yang dihadapkan pada nilai baik, serta prinsip
universalitas (Gimmler dalam caae.phil.cmu.edu/Cavalier/Forum/meta/background/
agimmler.html).
1. Kognitivisme
Etika diskursus bertolak dari asumsi bahwa
persoalan-persoalan moral dapat diselesaikan melalui cara yang kognitif dan rasional.
Pandangan ini tentu bertentangan dengan skeptisisme moral yang menyatakan bahwa
pertanyaan-pertanyaan rasio-praktis tidak dapat diputusan di atas dasar-dasar
rasional. “ The non-cognitivistic
conceptions are reducing the value of the whole world of moral intuitions based
in everyday life”, demikian dijelaskan dalam “Moral Consciousness and Communicative Action”.
Berdasarkan hal tersebut, Gimmler kemudian
menunjukkan dua konsekuensi dari pemikiran Habermas.
... There is obvious difference between “You
ought not kill” and “The grass is green”, Hence the term “moral truth” is quite
difficult one , as Habermas himself recognizes. And thus he claims for
normative sentences only the ‘weaker assumption of a validity claim that is analogous to the
validity claim of truth’. This weaker assumption implies two consequences.
First, with this restriction Habermas take a step back from transcendental
foundation as ‘final grounding’ [Letzbegründung].
Secondly Habermas situates the validity claim of normative sentences in a
social-evolutionary context: the differentiation of the validity claims of
normative justification and of truth is the result of the process of
modernization. Discourse ethics is a normative ethics for pluralistic societies
which no longer have a single, overarching moral authority (Gimmler dalam
caae.phil.cmu.edu/Cavalier/Forum/meta/background/agimmler.html).
2. Nilai adil yang dihadapkan pada nilai baik
Konsekuensi lebih
lanjut dari corak teori etika yang kognitivistik adalah: pertanyaan-pertanyaan
moralitas didefinisikan sebagai pertanyaan-pertanyaan tentang penjustifikasian
norma-norma. Struktur mediasi dari ‘etika substantif’ [Sittlichkeit] pada teori Habermas hanya dianggap penting bagi
bentuk-bentuk partikular dari kehidupan [Lebensformen].
Thus Habermas differentiates Thus Habermas
differentiates strictly between ‘questions of the good life’ and ‘questions of
justice’. (In this direction lies also the difference between ‘norms’ and
‘values.’) This is quite plausible because determining what a ‘good life’ is, under condition of a
value pluralism, has to be necessarily a limited determination. For that
reason, Habermas emphasizes the role of formal moral theory, such as discouse
etics, in creating the ‘free space’ [Freiräume] needed for a pluralism of
many different ‘good lives’ (Gimmler dalam
caae.phil.cmu.edu/Cavalier/Forum/meta/background/agimmler.html).
Pertanyaan moral
muncul dalam konteks dunia kehidupan, yang di dalamnya segala kepercayaan dan
keputusan kita dibentuk oleh nilai-nilai, kebiasaan dan prasangka-prasangka. Di
sini kemudian muncul pertanyaan: sampai pada tataran mana teori moral harus
transenden terhadap partikularitas dunia kehidupan tanpa harus menjadi general
dan universal, yang hal tersebut tidak lagi relevan sebagi sebuah kriteria bagi
adanya konflik moral?
3. Prinsip universalisasi
Poin mendasar dari
etika diskursus oleh Habermas diformulasikan dalam the principle of universalization yang dalam hal ini dinamakan
juga the principle of discourse.
Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa Habermas dalam prinsip universalisasi
ini merumuskan kembali pendapat Kant dalam term-term intersubjektivitas.
For Habermas, the principle of
universalization and these concomitant postulates should be applicable to the
critical examination of practical, everyday norms. The principle of
universalization is applied in the principle
of discourse: “only those norms can claim to be valid that meet (or could
meet) with the approval of all affected in their capacity as participants in a
practical discourse” (Gimmler dalam
caae.phil.cmu.edu/Cavalier/Forum/meta/background/agimmler.html).
Dalam etika diskursus, situasi yang sering
muncul adalah konflik moral. Dalam hal konflik moral di sini, etika diskursus baru dipakai apabila
jawaban-jawaban yang secara tradisional diberikan, tidak lagi diterima begitu
saja. Dalam etika diskursus, sebuah norma moral hanya boleh dianggap sah kalau
segala akibat dan efeknya dapat disetujui oleh semua tanpa paksaan. Akibat dan
efek yang dimaksud adalah segala hal yang diperkirakan akan mempengaruhi
pemuasan kepentingan siapa saja tatkala norma itu ditaati secara umum. Di
sinilah cara untuk memastikan syarat itu adalah dengan diskursus, yakni perbincangan bersama yang memungkinkan semua orang
yang bersangkutan boleh ikut tanpa ada tekanan apapun. Tentu diskursus ini
mengandaikan bahwa semua partisipan sejak semula bersedia untuk mencari apa
yang objektif dan bukan apa yang menguntungkan mereka masing-masing. Artinya,
diskursus mengandaikan sikap “bebas pamrih”.
Habermas
memang menyadari bahwa dalam kenyataannya, sebuah diskursus tidak pernah ideal.
Akan selalu ada bermacam tekanan dan partisipan pun sulit untuk sama sekali
bebas dari pamrih. Meskipun demikian, etika diskursus tetap memiliki arti
praktis yang besar. Dalam situasi pluralisme kultural dan ideologis, tidak
cukup kalau hanya tercapai kompromi-kompromi pragmatis dalam menata kehidupan
bersama, seperti apa yang dikemukakan oleh teori keadilan John Rawls
(Magnis-Suseno, 2004: 11). Perdamaian dalam masyarakat plural akan semakin
kokoh ketika semua pihak semakin bisa menerima tatanan politik, ekonomi dan
sosial sebagai sesuatu yang adil. Untuk mencapai konsensus moral seperti inilah, diskursus Habermas menjadi
satu-satunya cara
Etika
Diskursus Sebagai Tantangan Masyarakat Indonesia yang Multikultural
Dalam multikulturalisme,
sebuah masyarakat -- termasuk Indonesia Indonesia Indonesia
Namun konsep
seperti ini terdengar menjadi sumbang tatkala kita menengok perjalanan bangsa.
Wajah bangsa sangat tidak jarang menampilkan realitas konflik sosial yang
mengambil bentuk kekerasan. Pada
gilirannya bila hal ini tidak segera diatasi tentu akan mengancam persatuan dan
eksistensi bangsa.
Menurut Agus
Rahmat W. (2000: 46-47), harmoni internal yang tampak dalam suatu masyarakat
tidak pernah terjadi secara otomatis-alamiah. Ia dapat terwujud karena suatu ketaatan dan
kesepakatan (konsensus) yang sadar dan bebas. Konsensus yang menjadi tulang
punggung persatuan masyarakat mempunyai dua segi yakni konsensus teleologis dan
konsensus struktural.
Konsensus
teleologis adalah kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai yang melandasi
kehidupan bermasyarakat dan tujuan-tujuan yang hendak diraih oleh suatu
masyarakat. Konsensus teleologis ini mengungkapkan tekad dan persetujuan
masyarakat mengenai tujuan yang diidamkan dan segala sesuatu yang tidak
diharapkan.
Konsensus
struktural adalah kesepakatan mengenai sarana, proses dan prosedur guna
mewujudkan nilai, mencapai tujuan, serta menyelesaikan konflik yang mungkin
timbul. Di sini persoalannya
berhubungan dengan norma-norma hukum, dengan legitimasi kerangka konstitusional
dan prosedur pelaksanaan. Dalam rumusan yang lebih
singkat: pelaksanaannya itu dikehendaki atau tidak dikehendaki.
Menengok kembali sejarah realitas
kehidupan berbangsa di Indonesia
Pendidikan
Multikulturalisme: Upaya menumbuhkan Etika Diskursus
Merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak
bahwa negara-bangsa Indonesia
terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain sehingga
negara-bangsa Indonesia
Walaupun multikulturalisme itu telah
digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia
untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia
Fenomena divergen-disintegratif yang kian
nyata dalam hidup bermasyarakat, menimbulkan fragmentasi kelompok dan konflik
horizontal yang sebelumnya tidak muncul ke permukaan. Fenomena divergen-disintegratif
tersebut berupa menguatnya rasa kedaerahan, identitas kesukuan, kelompok dan
agama. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Samuel Huntington dalam Clash of Civilization (1993) bahwa
proses kontemporer modernisasi dan globalisasi secara aktif menyumbang pada
berkembangnya masalah-masalah etnisitas. Hal ini terutama dikaitkan dengan
kemunculan kembali persoalan komunitarian secara signifikan (Hartiningsih dalam
www.kompas.com/ kompas-cetak/0411/09/sorotan/1370915.htm).
Ini merupakan
ancaman riil bangsa Indonesia. Karena itu perlu dipupuk toleransi, inklusivisme
dan penolakan berbagai jenis fundamentalisme. Upaya memupuk semua itu hanya
bisa dilakukan bila ada pengakuan terhadap multikulturalisme. Keberadaan budaya
harus dipandang sama tinggi dan sama bernilai di dalam suatu masyarakat yang
pluralis. Di sinilah kemudian etika diskursus ala Habermas menjadi relevan.
Kemampuan untuk mengembangkan diskursus dalam masyarakat multikultural seperti
Indonesia menjadi suatu hal yang mendesak untuk diupayakan.
Kemampuan
diskursus bukanlah merupakan satu hal yang otomatis tumbuh dengan sendirinya.
Diperlukan institusi yang mampu untuk menumbuhkan kesadaran hidup bersama dalam
kemajemukan. Satu institusi yang bisa sangat diharapkan perannya dalam hal ini adalah
pendidikan. Pendidikan merupakan media strategis untuk menumbuhkan kesadaran
multikultural dalam kehidupan nyata.
Konsep
pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut konsep demokratis,
seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan merupakan hal baru. Mereka telah
menerapkan konsep tersebut terutama dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial
antara orang kulit putih dan kulit hitam. Tujuannya adalah untuk memajukan dan
memelihara integritas nasional.
Secara
sederhana, pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan
untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan
kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (el-Ma'hady dalam artikel.us/muhaemin6-04.html).
Istilah "pendidikan
multikultural" dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif,
yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan
masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang
pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan
dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriftif ini, maka kurikulum
pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi;
tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi:
penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek
lain yang relevan.
Menyusun
pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antar
kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak
berarti sebatas "merayakan keragaman" belaka. Apalagi jika tatanan
masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis.
Sebuah Catatan Kritis
Meski diyakini
sebagai solusi yang dipandang baik untuk memecahkan berbagai persoalan
menyangkut pluralitas suatu bangsa, diskusi tentang multikulturalisme masihlah
sangat panjang untuk dibincangkan. Kenyataannya, sejarah juga menunjukkan bahwa
terjadi persaingan yang luar biasa ketat antara pandangan yang multikulturalis
dan pandangan yang uniformis pada suatu bangsa.
Nathan Setiabudi
bahkan mengingatkan bahwa pengertian multikulturalisme sendiri bukan merupakan
sesuatu yang “sudah jadi”. Multikulturalisme terus bergerak di antara yang
paradoks-paradoks. Pencarian definisi tentangnya bisa memungkinkan orang
tersesat dalam rimba paradoks. Multikulturalisme merupakan konsep besar yang
masih mencari bentuknya karena “kebelum-jadiannya” (Hartiningsih dalam
www.kompas.com/ kompas-cetak/0411/09/sorotan/1370915.htm).
Alois A. Nugroho juga berpendapat bahwa multikulturalisme
memang memuat banyak kelebihan etis maupun praktis, namun dia mengandung
kekurangan dalam satu hal besar, yakni membatasi fungsi rasio hanya sebagai
sebuah strategi untuk mempertahankan hidup dan hidup lebih sejahtera. Rasio
sebenarnya dapat beroperasi dengan bertolak dari pangkalan yang sama sekali tak
berhubungan dengan pengalaman langsung, berkelana di wilayah-wilayah abstrak
dan berhenti pada oasis-oasis abstrak dari gurun abstrak tanpa tepi. Rasio
adalah operasi imajinasi, namun imajinasi itu adalah imajinasi rasional,
artinya imajinasi yang memiliki disiplin diri (Nugroho dalam www.kompas.com/kompas-cetak/0304/04/Bentara/ 229955.htm).
Hal
yang relevan bagi multikulturalisme adalah kewajiban untuk menghormati hak-hak
atas keanekaragaman budaya atau hak-hak untuk berbeda secara budaya.
Multikulturalisme dengan demikian memproklamasikan emansipasi budaya-budaya
kecil yang masing-masing juga memiliki hak hidup yang wajib dihormati. Pada
tingkat praktis, multikulturalisme juga menunjuk kemungkinan “penyesuaian
budaya” atau “dialog budaya” dalam pengalaman individual maupun kelompok.
Namun permasalahan
yang tetap membayang-bayangi multikulturalisme adalah sifatnya yang pragmatis.
Sikap pragmatis itu membuatnya berhenti pada konvensi, pada kultur local, pada
rasionalitas komuniter dan menolak untuk berkelana lebih jauh (Singer, 1981:
87-124). Rasio memang punya fungsi instrumental untuk mempertahankan hidup dan
untuk membuat hidup menjadi lebih sejahtera. Untuk itu, rasio mengambil jarak
dari pengindraan-pengindraan dan pengalaman-pengalaman faktual dan menyusun
"strategi" budaya untuk menyiasati lingkungan lokal. Karakteristik dari rasio ialah kemampuan
mengambil jarak dari pengalaman langsung (Singer, 1981: 88). Rasio pragmatis
merupakan aktualisasi diri dari rasio yang diterapkan untuk menyelesaikan
tekanan lingkungan lokal dan langsung. Dalam pergaulan komuniter, rasio ini
melibatkan proses belajar masyarakat, mempelajari warisan local wisdom,
menemukan cara baru untuk menghadapi tantangan baru dan mewariskannya pada
generasi berikut
Namun rasio
tidak menuntaskan dirinya dengan aktivitas-aktivitas memecahkan masalah-masalah
mendesak saja. Rasio juga menjelajahi wilayah-wilayah abstrak, pangkalan
jelajahnya pun bukan lagi persoalan konkret, dan perhentian-perhentian yang
ditemukannya juga berupa oasis-oasis dalam gurun abstraksi tanpa tepi. Inilah rasio dalam kepenuhan aktualisasi hakikatnya. Rasio teoretis
semacam ini dapat bersifat konsisten dan impartial, tanpa harus dikompromikan
dengan kebutuhan mempertahankan hidup dan kebutuhan hidup sejahtera secara
sosial
Multikulturalisme, dengan segala kelebihan
berupa pembebasan dari hegemonisme modernitas dan hormatnya kepada sikap toleran
dan hak atas keanekaan budaya, pada kenyataannya telah mengekang gerak hakiki
dari rasio (Nugroho dalam www.kompas.com/kompas-cetak/0304/04/Bentara/229955.htm).
Kerinduan pada universalitas paling abstrak, pada realitas yang ultim, yang ada
di balik semua lokalitas dan partikularitas, adalah kerinduan rasio
teoretis-baik itu pada agama, pada sains, pada seni maupun pada kebudayaan
secara umum. Rasio teoretis lebih enak bila disebut sebagai rasio imajinatif.
Rasio pragmatik maupun teoretik pada hakikatnya adalah imajinasi, namun
imajinasi yang memiliki disiplin yang oleh budaya Yunani disebut logic
of discovery.
Kesimpulan
Multikulturalisme
yang akhir-akhir ini makin marak dibicarakan tidak bisa dilepaskan dari keadaan
objektif bahwa saat ini masyarakat tengah menuju pada satu kecenderungan untuk
mengupayakan kehidupan bersama yang saling menghormati. Masyarakat dengan
segala kemajemukan yang ada di dalamnya cenderung untuk menghindari ketegangan
yang diakibatkan oleh kemajemukan itu sendiri. Untuk mewujudkan satu kehidupan
bersama yang saling menghargai dan sedapat mungkin menutup celah yang
berpeluang bagi timbulnya konflik, dibutuhkan kesadaran bersama untuk
menghidupkan diskursus. Dengan diskursus, semua berpeluang untuk menentukan
nilai-nilai apa yang dianggap baik untuk kebersamaan hidup. Di sinilah inti
dari apa yang ditawarkan oleh Habermas dengan etika diskursusnya. Konsep etika
diskursus Habermas ini menjadi sangat relevan bagi kondisi masyarakat yang
multikultural, seperti halnya Indonesia
Beberapa hal dapat
disimpulkan dari pembahasan etika diskursus pada masyarakat multikultural,
yakni sebagai berikut.
- Masyarakat
multikultural adalah sebuah masyarakat yang mempunyai sebuah kebudayaan
yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah
mosaik. Di dalam mosaik itu tercakup semua kebudayaan dari
masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya
masyarakat yang lebih besar. Masyarakat dengan model multikulturalisme
mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara
individual maupun secara kebudayaan.
- Dalam
masyarakat multikultural, setiap kelompok memiliki adat kebiasaan,
cita-cita dan nilai-nilai hidup yang berbeda. Yang sering terjadi adalah
bahwa setiap kelompok cenderung menganggap kelompoknya berhak atas klaim
kebenaran absolut. Paradigma “orang kita-orang asing” merupakan satu hal
yang sering muncul ke permukaan. Implikasi lebih lanjut dari paradigma
berpikir yang seperti ini adalah munculnya sejumlah pelabelan-pelabelan
terhadap kelompok yang mengarah pada pembentukan stereotip yang cenderung
negatif. Akibatnya muncul prasangka, intoleransi dan diskriminasi.
3.
Dimensi etis menjadi hal yang
urgen dalam situasi yang cenderung tidak harmonis. Dalam etika diskursus
dimensi etis lebih dihasilkan dalam gerak sosial yang bersama-sama menentukan
nilai-nilai mana yang patut diterima masyarakat. Menentukan nilai tersebut
melalui apa yang disebut diskursus rasional, yakni satu diskursus dengan
kaidah-kaidah validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Terbentuknya
nilai-nilai baru dalam diskursus akan mengarah pada terbentuknya dunia baru,
yang objektif, dan merupakan dunia kehidupan yang dihayati bersama.
4.
Model multikulturalisme ini
sebenarnya telah digunakan sebagai acuan founding
fathers bangsa Indonesia Indonesia
5.
Pendidikan merupakan media
strategis untuk menumbuhkan kesadaran multikultural dalam kehidupan nyata.
Pendidikan multikultural merupakan pendidikan untuk atau tentang keragaman
kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan
masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.
6.
Sungguhpun demikian, meski multikulturalisme
memang memuat banyak kelebihan etis maupun praktis, namun dia mengandung
kekurangan dalam satu hal besar, yakni membatasi fungsi rasio hanya sebagai
sebuah strategi untuk mempertahankan hidup dan hidup lebih sejahtera.
Custom Search