1. Kebijakan Politik Berbasis Etika oleh Dr. Abdul Gaffar Karim (Pakar Ilmu Politik UGM)
Pembahasan sesi kedua ini diawali dengan uraian bahwa ada tiga hal penting tentang etika khususnya etika yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik. Hal yang selalu menjadi persoalan-persoalan penting: Adpakah rambu-rambu utama dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan? Karena kalu kita lihat ragam jenis pemerintahan itu sangat luas, berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara yang lain. Sehingga kita sering ingin mencari tahu dari ragam sistem politik itu adakah basis berfikir yang sama yang bersifat universal yang bisa diterima oleh semua kalangan. Kalau ada, Bisakah rambu-rambu utama itu diterima dan diterapkan secara universal? Misalnaya rambu yang diterima di Amerika Serikat, bisakah itu diterima di Indonesia? Kalau rambu-rambu yang diharapkan bersifat universal maka rambu-rambu itu harus bersifat dasar yang bisa diinterperetasikan secara luas, bukan hanya rambu-rambu yang bersifat ideologis karena bila hanya berisifat ideologis berbeda antara satu Negara dengan Negara yang lain. Ideologi yang diterima di negara tertentu bisa jadi tidak di terima di negara lain. Ideologi sangat beragam, misalnya kapitalistik dan sosialistik atau mungkin ideologi berbasis agama yang diterima di suatu tempat tetapi tidak diterima di tempat lain. Oleh karena itu yang penting kita tanyakan adalah apa yang disetujui semua orang? yang ditaruh dimanapun akan diterima sebagai dasar berfikir semua orang.
Pertanyaan kedua adalah kemana kita akan mencari rambu yang bersifat universal itu?
Merujuk pada salah satu penjelasan Negara terbentuk, penjelasan yang mudah diterima adalah penjelasan kontrak sosial yang mengatakan ada perjanjian paling awal antara ‘negara’ dan ‘masyarakat’. Orang secara individu memberikan sebagian kebebasannya kepada Negara dan kehendak kepada Negara itu untuk melakukan penataan terhadap kehidupan bersama ada institusi besar yang mengawal kepentingan-kepentingan individual itu menjadi kepentingan bersama. Disitulah kita harus mencari rambu dasarnya pada titik awal terjadinya Negara. Apa dasar pijakan etika kebijakan politik?
Apakah substansi perjanjian itu? Ada dua hal: pertama, Terciptanya tatanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ada sesuatu yang ditaati bersama, yang menjadi kerangka masyarakat bertindak. Kedua, tujuan perjanjian itu adalah terwujudnya kesejahteraan dalam makna luas. Uang harus bermakna untuk membuat hidup lebih baik. Semboyan di Jawa, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mewujudkan tata-titi-tentrem kertoraharjo gemah ripah loh Jinawi. Kedua hal itu diasumsikan sebagai salah satu dasar utama pembentukan etika bernegara.
Oleh karena itu ketika kita berbicara pada kebijakan politik berbasis etika, ada hal utama: pertama adalah penciptaan tatanan yang diketahui dan disepakati bersama oleh masyarakat. Kedua, kejelasan dan penegakan hukum. Inilah yang menjadi problematika Negara kita yaitu penegakkan hukum. setelah Negara sudah bisa mewujudkan tatanan politik dan kebijakkan hukum maka yang tidak kalah penting adalah memfasilitasi sendi utama kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Disepakati masyarakat modern bahwa ada dua aspek utama yang akan membuat masyarakat sejahtera yaitu kebijakan Pendidikan dan kebijakan kesehatan. Tanpa ada kebijakan pendidikan yang baku Negara itu akan terpuruk dalam persoalan kemiskinan. Indonesia tertinggal karena pelaksanaan kebijakan pendidikan masih sangat tebatas. Kebijakan kesehatan juga sangat penting; puskesmas yang bagus, rumah sakit daerah yang memadai itu lebih diprioritaskan daripada aspek-aspek fisik.
Kesimpulannya Indikator pemerintahan dengan kebijakan berbasis etika:
Pertama, Terjaganya tatanan sosial, keteraturan, penegakan hukum. Kedua, Tingkat pendidikan masyarakat membaik secara konsisten. Ketiga, Kesehatan masyarakat terjaga. Tanpa hal-hal tesebut maka bisa dikatakan bahwa kebijakan etika politik belum bisa berjalan. Apalagi kalau kebijakan yang dibuat justru menimbulkanm masalah tatanan sosial. Ketika kebijakan publik dibuat dengan tidak memperhatikan kepentingan rakyat maka sangat mungkin akan menibulkan pergolakan-pergolakan sosial. Indikator itu bisa kita lihat ketika tercipta tatanan, tercipta ketertiban, tercipta penegakan hukum secara institusi. Tidak ada yang kebal hukum, above the law. Indikator kedua adaah tingkat pendidikan masyarakat yang diperbaiki secara konsisten dan terus-menerus. Sayangnya para politisi kita suka mebuat kebijakan yang bisa terukur secara fisik. Yang terakhir, Indikator pemerintahan berbasis etika adalah ketika ada politisi yang sungguh-sungguh menjaga kesehatan masyarakat, ketika fasilitas kesehatan yang mendasar bisa digratiskan, ketika masyarakat tidak perlu lagi bingung dengan jumlah dokter dibandingkan dengan jumlah masyarakat.
