Menuju Birokrasi yang Beretika

Tema: Etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari hari “Menuju Birokrasi yang Beretika” Indonesia telah dilanda kondisi serba krisis dan serba kritis yang berlanjut. Indonesia diguncang aneka konflik, aksi kekerasan, bahkan kecenderungan separatis yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Masa depan yang murung, Belum tampak tanda-tanda harapan. Pandangan dan perasaan murung tersebut lebih parah oleh praktik birokrasi dinegeri ini yang masih amburadul. Reformasi di bidang politik, bahkan juga di bidang ekonomi, meskipun tidak mudah, namun telah mulai berjalan; sebaliknya di bidang birokrasi nampaknya kemajuannya sangat lambat. Berbagai masalah yang menjadi peyebab diantaranya adalah unsur-unsur non birokrasi yang sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya hubungan keluarga dan hubungan-hubungan lain, seperti suku dan agama, dan keterkaitan politik mempengaruhi birokrasi, Persoalannya bukan pada ketiadaan konsep, karena telah cukup banyak studi dan kajian dilakukan atau juga tidak adanya kehendak-kehendak politik, karena keinginan masyarakat untuk memiliki birokrasi yang dapat diandalkannya sangat kuat.. Sedikit uraian di atas menunjukkan pentingnya perhatian terhadap budaya birokrasi. Etika birokrasi sebagai intinya, Di Indonesia birokrasi diandalkan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bersifat jujur dan adil dan keseluruhan sistemnya diarahkan untuk menjamin adanya hal itu. Namun, ternyata negeri ini tetap saja menghadapi masalah dalam birokrasinya yang terlihat dari banyaknya masalah etika yang melibatkan birokrasi di negari kita. Sebab kelemahan birokrasi ini antara lain adalah, Pertama, belum tercipta tradisi birokrasi yang baik, yang menjadi timbulnya masalah etika. Negara kita sedang mengembangkan birokrasi yang sesuai dengan kebudayaan bangsa, tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku umum. Negara kita tidak mempunyai banyak rujukan karena tidak dapat melanjutkan administrasi yang berasal dari masa kolonial, yang tujuan keberadaannya berbeda dengan administrasi dalam negara kita yang telah merdeka. Negara kita juga tidak bisa meniru begitu saja administrasi yang sudah mantap di negara maju, karena adanya perbedaan pada tingkat kemajuan ekonomi dan tingkat sosial, serta latar belakang budayanya. Kedua, adanya keterbatasan sumberdaya, yang menyebkan pengembangan administrasi negara yang baik tidak bisa cepat berjalan. Keterbatasan itu baik dalam hal sumber dana maupun sumberdaya manusia (SDM). Seperti telah disebutkan di atas, SDM birokrasi sangat terbatas kualitas, kompetensi, dan profesionalismenya. Keadaan itu diperberat oleh imbalan yang rendah karena keterbatasan dana pemerintah. Ketiga, birokrasi hidup dalam suatu sistem politik, Baru belakangan ini saja Indonesia berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh prisnsip-prinsip demokrasi ke dalam sistem politiknya. Itu pun masih banyak ragam dan masalahnya. Dalam keadaan demikian, birokrasi di negari kita secara politis berperan lebih besar dibandingkan dengan di negara yang sistem demokrasinya lebih maju. Peran politik yang besar itu, seringkali tidak diimbangi dengan kebertanggungjawaban kepada rakyat seperti seharusnya. Dalam suasana demikian, alokasi kekuasaan berjalan secara tertutup, dan tidak terkendali oleh sistem konstitusi, sistem demokrasi, dan system hukum. Dengan sendirinya, sistem seperti itu akan mengabaikan etika dan menjadi lahan subur bagi berkembangnya penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan sebagainya. Dengan demikian masalah etika dalam birokrasi negara kita jauh lebih rumit dibandingkan dengan masalah etika di negara maju. Menurut pendapat saya, dari segi sistem, dari segi jumlah birokrasi kita telah cukup berfungsi. Prinsip-prinsip manajemen publik yang modern, mulai perencanaan sampai pengawasan telah tertata sistemnya, lembaga-lembaganya serta prosedur kerjanya. Saya kira dari segi sistem, yang kita terapkan di Indonesia tidak banyak beda dengan di negara maju sekalipun, karena kita belajar dari mereka dan menerapkan sistem mereka. Yang berbeda adalah kinerjanya, yang dapat diukur dari efisiensinya. Kedua hal itu bergantung erat dengan manusia-nya, dan yang menentukan di sini, atau yang membedakan kinerja birokrasi yang satu dengan yang lain adalah dua hal: yaitu semangat kerja dan kualitas nya. Menurut saya, perbaikan birokrasi selain perlu dilakukan melalui penataan ulang sistem, yang menyangkut kelembagaan dan tata dan cara kerjanya, yang utama adalah menerapkan budaya atau semangat birokrasi yang tepat, serta membangun kualitas SDMnya. Sehingga birokrasi dapat berfungsi sebagai ujung tombak upaya kita menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa kita dewasa ini, dan membangun masa depan yang lebih baik dan dapat terpelihara kesinambungannya. Birokrasi harus terdiri atas manusia-manusia yang kompeten dan berkarakter. Kompeten, dalam arti kualitas dan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Birokrasi harus diisi oleh orang-orang yang profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Karakter yang dilandasi sifat-sifat kebajikan akan menghasilkan kebijaksanaankebijaksanaan yang menguntungkan masyarakat dan mencegah tujuan menghalalkan segala cara.

Hal terakhir ini penting karena dengan semangat kejuangan seseorang birokrat, meskipun dengan imbalan tidak terlalu memadai, akan sanggup bertahan dari godaan untuk tidak berbuat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Tidak kalah pentingnya seperti telah dikemukakan di atas, birokrasi harus memiliki semangat keadilan sosial, yang tercermin dalam keberpihakan kepada yang lemah, dan dengan demikian yang daya saingnya dalam masyarakat lebih terbelakang, dalam kebijaksanaan-kebijaksaan dan tindakan-tindakannya. Selanjutnya birokrasi harus berpegang teguh kepada konstitusi dan segenap ketentuan pelaksanaannya. Birokrasi tidak ikut menetapkan konstitusi, tetapi harus menegakkannya. Oleh karenanya birokrasi harus menentang habis-habisan setiap upaya yang tidak konstitusional apalagi yang jelas bertentangan dengan konstitusi.. Yang terakhir, Aturan main yang jelas, terbuka, yang ditatati oleh semua dan berlaku buat semua akan membuat kemungkinan berjangkitnya penyakit-penyakit birokrasi menjadi lebih berkurang, dan jikapun tidak menjamin tidak ada penyelewengan, dengan diberlakukannya birokrasi yang sehat maka berbagai bentuk kesenjangan yang bersumber dari ketidakseimbangan kesempatan memperoleh informasi dapat diatasi secara bertahap; meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik; memperlancar interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah dan dengan masyarakat. Dengan demikian, birokrasi berperan besar dalam penetapan tujuan pengendalian, pengaturan, pemeliharaan stabilitas, dan segala kegiatan lain yang berkenaan dengan segenap aspek kehidupan masyarakat.

GOOGLE search

Custom Search